BANDUNG, AnalisaInfo — Praktik pergantian kurikulum pendidikan setiap kali terjadi rotasi kepemimpinan kembali menuai kritik tajam dari kalangan akademisi. Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD) dalam pertemuan di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, mendesak pemerintah menghentikan siklus perubahan kurikulum yang dinilai sporadis dan kontraproduktif terhadap mutu belajar peserta didik.
Kritik tersebut menyoroti pola klasik kebijakan pendidikan nasional yang kerap terjebak pada perombakan nomenklatur ketimbang pembenahan tata kelola mendasar. Akibatnya, ekosistem pendidikan nasional terus berada dalam fase adaptasi berkepanjangan tanpa pernah mencapai kematangan evaluasi berbasis data empiris.
Keletihan Pedagogis dan Beban Administratif Pendidik
Dampak paling nyata dari perombakan kurikulum yang terlalu sering adalah pedagogical fatigue atau keletihan pedagogis di kalangan tenaga pendidik. Setiap transisi kurikulum menuntut restrukturisasi perangkat ajar, format asesmen, hingga platform digital baru yang menyita energi pendidik untuk urusan birokrasi.
Alih-alih memprioritaskan interaksi bermakna di ruang kelas dan pemulihan capaian literasi-numerasi, para guru justru dibebani pelatihan kilat yang minim pendampingan berkelanjutan. Kesenjangan kompetensi dan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) kian memperlebar jurang kualitas penerapan kurikulum baru di lapangan.
Paradigma ‘Ganti Pejabat, Ganti Kebijakan’
Secara struktural, inkonsistensi ini bersumber dari ketiadaan cetak biru (blueprint) pendidikan jangka panjang yang mengikat lintas periode pemerintahan. Siklus evaluasi pendidikan idealnya membutuhkan rentang waktu setidaknya satu dekade guna mengukur efektivitas intervensi terhadap satu generasi siswa secara komprehensif.
Dampak Sistemik terhadap Peserta Didik:
- Fragmentasi Fondasi Belajar: Perubahan standar capaian yang terlalu cepat mengaburkan indikator kompetensi esensial murid.
- Disparitas Mutu Nasional: Sekolah di daerah terpencil kerap tertinggal dua hingga tiga generasi kurikulum dari sekolah di kota besar.
- Inefisiensi Anggaran Publik: Alokasi belanja negara terserap untuk pencetakan buku ajar baru, pelatihan seremonial, dan pengadaan sistem baru yang lekas usang.
Desakan Moratorium dan Penguatan Evaluasi Berbasis Bukti
Pertemuan FIAD di Bandung menegaskan bahwa reformasi pendidikan semestinya berfokus pada penyempurnaan implementasi kurikulum yang sudah ada, bukan terus-menerus merombak struktur dasarnya. Pemerintah didorong untuk memprioritaskan pembenahan kesejahteraan guru, redistribusi tenaga pengajar berkualitas, serta penguatan sarana prasarana sekolah di seluruh pelosok negeri.
Tanpa stabilitas arah kebijakan dan komitmen menjalankan peta jalan pendidikan secara konsisten, target peningkatan skor PISA dan daya saing sumber daya manusia Indonesia akan tetap tertahan oleh eksperimen kebijakan yang berulang.
