Makassar, AnalisaInfo – Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang masif menghadirkan tantangan baru bagi penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Merespons ancaman manipulasi informasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan mengambil langkah proaktif dengan memetakan konstruksi hukum untuk mengawasi konten rekayasa AI menjelang kontestasi politik daerah.
Langkah ini krusial mengingat regulasi kepemiluan yang ada saat ini belum secara spesifik menjangkau pelanggaran yang melibatkan teknologi generatif seperti deepfake, manipulasi suara, maupun fabrikasi visual yang dirancang untuk kampanye hitam.
Ancaman Nyata Demokrasi Digital
Absennya aturan main yang jelas terkait penggunaan AI dalam kampanye politik menciptakan celah kerawanan yang serius. Dalam lanskap politik modern, rekayasa AI dapat digunakan untuk memproduksi hoaks dengan tingkat presisi yang sulit dibedakan dari fakta oleh masyarakat awam. Hal ini berpotensi merusak integritas proses demokrasi dan memicu polarisasi di akar rumput.
Inisiatif Bawaslu Sulsel untuk membedah dan memetakan celah hukum ini merupakan sinyal bahwa penyelenggara pemilu menyadari eskalasi ancaman siber. Tanpa payung hukum yang adaptif, penindakan terhadap aktor intelektual di balik penyebaran konten manipulatif akan terbentur pada asas legalitas.
Mengakali Kekosongan Regulasi
Secara analitis, upaya pemetaan hukum yang dilakukan Bawaslu Sulsel kemungkinan besar akan mengawinkan Undang-Undang Pemilu dengan regulasi sapu jagat seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan inheren. UU ITE lebih berfokus pada aspek distribusi informasi elektronik, bukan pada substansi pelanggaran etika kampanye yang dihasilkan oleh mesin AI.
Implikasi Jangka Panjang
Tindakan Bawaslu Sulsel seharusnya menjadi katalisator bagi pemangku kebijakan di tingkat nasional, termasuk KPU RI dan DPR, untuk segera merevisi atau menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) yang secara eksplisit mengatur batasan penggunaan AI. Kewajiban memberikan label (watermark) pada konten kampanye hasil rekayasa digital bisa menjadi salah satu solusi regulasi jangka pendek.
Pada akhirnya, perlindungan hak pilih masyarakat tidak hanya sebatas memastikan mereka bisa datang ke TPS, tetapi juga menjamin bahwa preferensi politik mereka tidak dimanipulasi oleh ilusi digital yang difabrikasi secara algoritmik.
