Penetapan Bupati Gowa, Sitti Husniah, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri memicu eskalasi baru dalam ranah penegakan hukum daerah. Pihak kuasa hukum bupati merespons status tersebut dengan menyiapkan langkah ganda: mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan negeri dan melayangkan laporan etik ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Kortas Tipidkor Polri menyatakan kesiapan penuh menghadapi gugatan tersebut. Lembaga penegak hukum ini menegaskan bahwa penggunaan hak praperadilan maupun pengaduan Propam merupakan mekanisme konstitusional yang dijamin undang-undang, sembari memastikan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti materiil dan formil.
Strategi Ganda: Menguji Prosedur dan Integritas Penyidikan
Langkah perlawanan hukum yang ditempuh Sitti Husniah merefleksikan pola pembelaan klasik kepala daerah yang terjerat perkara korupsi atau pemerasan. Melalui praperadilan, pemohon berupaya membatalkan status tersangka dengan menguji keabsahan administratif penyidikan, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menetapkan keabsahan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.
Sementara itu, pelaporan ke Propam Polri bertujuan menekan aspek etik operasional penyidik di lapangan. Strategi ini kerap digunakan untuk membangun narasi adanya ketidakprofesionalan atau dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan, yang secara psikologis berpotensi memengaruhi persepsi publik dan jalannya sidang praperadilan.
Ujian Reputasi bagi Kortas Tipidkor Polri
Perkara ini menjadi salah satu panggung pengujian kredibilitas Kortas Tipidkor Polri sejak pembentukannya sebagai unit khusus penguatan penindakan korupsi di Korps Bhayangkara. Keberhasilan penyidik mempertahankan konstruksi perkara di sidang praperadilan akan membuktikan kematangan standar operasional prosedur (SOP) dan independensi lembaga dalam menangani figur politik daerah.
Dugaan pemerasan oleh pejabat publik bukan sekadar delik pidana biasa, melainkan bentuk penyalahgunaan kewenangan struktural yang merusak iklim birokrasi dan membebani tata kelola pemerintahan daerah. Pembuktian unsur paksaan, penyalahgunaan jabatan, dan aliran dana menjadi kunci bagi kepolisian untuk menepis tudingan politisasi perkara.
Implikasi terhadap Stabilitas Birokrasi Kabupaten Gowa
Proses hukum yang berjalan terhadap bupati aktif membawa dampak langsung terhadap jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Gowa. Ketidakpastian status kepemimpinan berisiko memicu perlambatan eksekusi anggaran, perizinan, dan pelayanan publik jika kewenangan delegatif tidak segera ditata secara transparan.
Secara kelembagaan, kepastian hukum melalui putusan praperadilan yang transparan menjadi krusial agar masyarakat mendapatkan kejelasan tanpa ada persepsi diskriminasi hukum maupun rekayasa kasus.
