Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan target ambisius untuk memindahkan seluruh kabel utilitas yang membentang di udara ke bawah tanah dalam kurun waktu lima tahun. Kebijakan ini dirancang demi menata ulang estetika ruang kota sekaligus menekan risiko keselamatan publik akibat juntaian kabel serat optik dan listrik yang tak terkontrol di berbagai ruas jalan ibu kota.
Meski komitmen tersebut memberikan sinyal positif bagi pembenahan tata ruang metropolitan, rentang waktu lima tahun menuntut terobosan konkret. Pasalnya, problem semrawutnya kabel gantung di Jakarta berakar dari persoalan struktural menahun: lambatnya ekspansi infrastruktur Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), tarik-ulur tarif sewa antara operator dan BUMD, serta minimnya sinkronisasi lintas instansi.
Ancaman Nyata di Balik ‘Benang Kusut’ Udara
Juntaian kabel di ruang publik Jakarta bukan sekadar polusi visual, melainkan ancaman fatal terhadap keselamatan warga. Dalam beberapa tahun terakhir, serangkaian kecelakaan fatal menimpa pengendara sepeda motor akibat terjerat kabel fiber optik yang kendur ke badan jalan. Kondisi ini diperparah oleh beban tiang utilitas yang kelebihan muatan (overcapacity), memicu risiko tiang roboh saat cuaca ekstrem hingga bahaya korsleting listrik.
Ketergantungan terhadap jaringan kabel udara selama ini dipicu oleh rendahnya biaya investasi awal (capex) bagi penyedia jasa telekomunikasi ketimbang menanam kabel di bawah tanah. Tanpa penegakan regulasi yang tegas terhadap batas kapasitas tiang, Jakarta terlanjur menjadi labirin kabel yang mengorbankan hak pejalan kaki dan keselamatan pengguna jalan.
Akar Masalah: Progres SJUT dan Tarik-Ulur Tarif
Solusi utama yang digadang-gadang Pemprov DKI sejak beberapa periode kepemimpinan adalah penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), baik yang dikelola oleh Dinas Bina Marga maupun penugasan BUMD seperti PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Namun, implementasi di lapangan kerap tersendat sejumlah friksi:
- Sengketa Tarif Sewa: Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) kerap mengeluhkan tingginya biaya sewa ducting bawah tanah yang dipatok pengelola SJUT, yang dinilai memberatkan struktur biaya operasional operator.
- Kepadatan Bawah Tanah yang Rumit: Penanaman kabel membutuhkan pemetaan utilitas bawah tanah yang presisi untuk menghindari benturan dengan pipa air bersih, pipa gas, jaringan transmisi PLN, serta saluran drainase kota.
- Fragmentasi Perizinan: Koordinasi antar-instansi teknis yang belum sepenuhnya terintegrasi sering memperpanjang durasi pekerjaan galian, yang berujung pada kemacetan lalu lintas parah di titik-titik proyek.
Menakar Realisme Target Lima Tahun
Membebaskan Jakarta seutuhnya dari kabel udara dalam tempo lima tahun memerlukan perubahan paradigma eksekusi. Pemprov DKI tidak bisa lagi hanya mengandalkan pemotongan kabel secara sporadis tanpa menyediakan alternatif infrastruktur bawah tanah yang siap pakai dan terjangkau.
Skema kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta standardisasi regulasi menjadi krusial. Pemprov DKI perlu mempercepat regulasi yang mewajibkan seluruh operator bermigrasi begitu koridor SJUT rampung, diimbangi dengan skema tarif yang kompetitif dan transparan agar penetrasi internet masyarakat tidak terganggu oleh lonjakan biaya infrastruktur.
