Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan serangkaian temuan krusial terkait dugaan cacat prosedur dalam penanganan perkara kematian Winda Lorenza Gowasa, mantan istri seorang anggota kepolisian. Fakta-fakta awal yang dihimpun menunjukkan adanya deviasi standar operasional prosedur pada tahapan kritis penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara (TKP).
Sorotan ini menempatkan integritas penyidik kepolisian daerah di bawah pengawasan ketat publik. LBH Medan menegaskan bahwa kejanggalan dalam pengumpulan alat bukti awal berpotensi mengaburkan fakta materiil dan menghambat penegakan keadilan substantif bagi keluarga korban.
Indikasi Maladministrasi dan Pengabaian Standar Prosedur
Dalam investigasi hukum pidana, fase awal pascakejadian merupakan masa paling menentukan dalam menjaga rantai penguasaan bukti (chain of custody). Temuan LBH Medan mengindikasikan adanya kelemahan mendasar dalam olah TKP, dokumentasi forensik, serta pengamanan bukti fisik.
Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, setiap tindakan kepolisian wajib memenuhi prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Kelalaian dalam mengamankan TKP atau menunda autopsi forensik independen secara langsung mereduksi kualitas pembuktian berbasis ilmiah (scientific crime investigation).
Potensi Konflik Kepentingan dan Ujian Netralitas
Latar belakang korban sebagai mantan istri anggota kepolisian menghadirkan kerentanan struktural yang menuntut penerapan prinsip kehati-hatian ekstra. Tanpa pengawasan ketat, relasi institusional dikhawatirkan memicu bias penyelidikan atau keengganan dalam membongkar fakta secara menyeluruh.
Urgensi Keterlibatan Pengawas Eksternal
Guna menjamin objektivitas penanganan perkara, LBH Medan mendorong intervensi aktif dari lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Keterlibatan pihak independen dinilai penting untuk mengaudit seluruh berita acara pemeriksaan (BAP) dan memastikan tidak ada fakta hukum yang dikesampingkan.
Implikasi Sistemik terhadap Kepercayaan Publik
Kasus ini melampaui sengketa hukum individual; ia mencerminkan tantangan struktural penegakan hukum di tingkat daerah ketika berhadapan dengan perkara yang bersinggungan dengan aparatur negara. Kegagalan menegakkan standar penyidikan yang ketat berisiko memperlebar defisit kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Transparansi penuh, pembukaan akses informasi kepada penasihat hukum korban, serta audit investigatif terhadap tim penyidik menjadi langkah mutlak untuk memulihkan kredibilitas proses peradilan dan memastikan keadilan bagi almarhumah Winda Lorenza.
