Aksi kekerasan fisik kembali mencoreng lingkungan pendidikan berbasis asrama. Seorang santri difabel di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dilaporkan mengalami luka bakar serius di bagian punggung setelah disetrika oleh santri senior. Peristiwa ini memicu reaksi keras publik sekaligus menggerakkan dinas terkait untuk memberikan pendampingan medis dan psikososial intensif kepada korban.
Insiden ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai kasus perundungan biasa antarpelajar. Fakta bahwa korban menyandang disabilitas memperlihatkan adanya kerentanan ganda (double vulnerability) yang dihadapi kelompok marjinal di ruang lingkup institusi pendidikan tertutup, sekaligus membunyikan alarm darurat atas pengawasan internal asrama.
Hierarki Senioritas dan Kerentanan Ganda Kelompok Disabilitas
Pola kekerasan yang melibatkan relasi kuasa antara senior dan junior di asrama terus berulang dengan modus yang kian ekstrem. Santri penyandang disabilitas kerap berada pada posisi paling lemah dalam hierarki sosial informal di lingkungan pondok, sehingga rentan menjadi target eksploitasi, perundungan, hingga penganiayaan fisik.
Ketiadaan mekanisme deteksi dini dan respons cepat dari pengelola lembaga pendidikan memungkinkan tindakan intimidatif berlangsung tanpa terpantau. Ketika instrumen pendisiplinan diselewengkan menjadi tindakan persekusi fisik oleh senior, institusi telah gagal menciptakan ruang aman bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
Celah Tata Kelola dan Standar Pengasuhan Pesantren
Meskipun Kementerian Agama telah menerbitkan regulasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan keagamaan, implementasi di tingkat tapak masih memperlihatkan jurang pemisah yang lebar. Banyak pesantren mandiri belum memiliki:
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengasuhan Inklusif: Panduan khusus dalam mendampingi santri dengan disabilitas fisik maupun mental.
- Pengawasan Asrama 24 Jam: Keterlibatan pembina profesional non-santri yang mengawasi dinamika harian di kamar dan ruang asrama.
- Kanal Pengaduan Independen dan Aman: Saluran pelaporan yang menjamin kerahasiaan identitas korban tanpa ancaman intimidasi lanjutan.
Menuntut Akuntabilitas Hukum Tanpa Kompromi
Penanganan kasus kekerasan anak di lingkungan pendidikan kerap tersendat oleh upaya penyelesaian kekeluargaan atau mediasi internal yang mengabaikan keadilan substantif bagi korban. Dalam konteks kasus Gresik, aparat penegak hukum dituntut menerapkan regulasi secara tegas melalui Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Langkah Konkret Penanganan
Pendampingan psikososial oleh dinas terkait merupakan langkah awal yang krusial untuk memulihkan trauma korban. Namun, pemulihan tersebut harus diiringi dengan audit tata kelola terhadap institusi bersangkutan guna memastikan evaluasi menyeluruh serta pencegahan preseden serupa di masa mendatang.
