Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, kembali menegaskan posisi unik Indonesia dalam diskursus tata negara global. Dalam sebuah kuliah umum yang digelar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), pakar hukum tata negara tersebut membedah sejarah panjang relasi agama dan negara yang bermuara pada konsensus luhur Pancasila.
Melampaui Dikotomi Sekuler dan Teokrasi
Sistem ketatanegaraan Indonesia kerap disalahpahami dalam literatur politik ortodoks yang hanya membagi negara menjadi dua kutub: sekuler atau teokrasi. Dalam analisisnya, Mahfud menggarisbawahi bahwa para pendiri bangsa secara sadar menolak konsep negara sekuler yang memisahkan agama dari urusan publik secara absolut. Di saat yang sama, mereka juga menolak bentuk teokrasi yang mendasarkan hukum negara pada satu agama tertentu.
Pancasila hadir sebagai jalan tengah yang brilian, membentuk apa yang sering disebut sebagai religious nation state (negara kebangsaan yang religius). Dalam model ini, agama tidak menjadi dasar negara secara formal, namun nilai-nilai universal agama menjadi ruh bagi pembentukan hukum dan etika publik.
Implikasi Terhadap Produk Legislasi
Secara analitis, konstruksi relasi ini memiliki implikasi langsung dan berjangka panjang terhadap produk legislasi di Indonesia. Hukum positif yang berlaku harus mampu mengakomodasi nilai-nilai ketuhanan tanpa mendiskriminasi kelompok minoritas. Dinamika historis, mulai dari perdebatan Piagam Jakarta hingga amandemen UUD 1945, menunjukkan tarik-ulur kepentingan yang terus relevan hingga hari ini. Setiap kebijakan publik yang bersinggungan dengan moralitas dan hak asasi manusia selalu diuji melalui lensa konsensus ini.
Relevansi di Tengah Tantangan Polarisasi
Pemaparan Mahfud MD di UMY bukan sekadar kilas balik sejarah, melainkan sebuah peringatan strategis bagi lanskap politik modern. Di tengah ancaman polarisasi politik berbasis identitas yang kerap memanas menjelang kontestasi pemilu, pemahaman yang utuh tentang relasi agama dan negara menjadi benteng pertahanan sosial.
Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memfasilitasi kehidupan beragama warganya, namun aparatur dan kebijakan negara tidak boleh dibajak oleh dogma eksklusif yang mencederai kebhinekaan. Menjaga keseimbangan ini adalah kunci untuk merawat stabilitas demokrasi Indonesia di masa depan.
