Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah kembali mengambil langkah tegas dalam penanganan krisis lingkungan tahunan dengan mengungkap enam kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Dari operasi penindakan tersebut, pihak kepolisian telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Langkah ini menjadi sinyal peringatan keras bagi para pelaku pembakaran lahan di tengah ancaman musim kemarau yang kian ekstrem.
Penetapan tersangka ini bukan sekadar pencapaian penegakan hukum, melainkan indikator bahwa praktik pembukaan lahan dengan cara instan dan merusak masih menjadi pilihan utama sebagian pihak. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penindakan hukum sering kali hanya menyentuh lapisan permukaan dari masalah struktural yang jauh lebih kompleks.
Di Balik Angka: Motif Ekonomi dan Celah Pengawasan
Praktik pembakaran lahan di Kalimantan Tengah, dan wilayah rawan lainnya di Indonesia, hampir selalu berakar pada motif ekonomi. Metode tebang-bakar (slash and burn) dianggap sebagai cara paling murah, cepat, dan efisien untuk membersihkan lahan sebelum siklus tanam baru, baik untuk pertanian skala kecil maupun perkebunan komersial.
Masalahnya terletak pada celah pengawasan dan ketimpangan akses teknologi pembukaan lahan. Petani kecil sering kali tidak memiliki alternatif alat berat atau bahan kimia yang aman untuk membersihkan lahan. Di sisi lain, investigasi historis menunjukkan bahwa pembakaran lahan kerap dimanfaatkan oleh oknum pemodal atau korporasi bayangan yang berlindung di balik masyarakat lokal untuk menghindari tanggung jawab hukum.
Dampak Ekologis dan Ancaman Kesehatan Publik
Setiap titik api yang menyala di lahan gambut Kalimantan Tengah membawa implikasi jangka panjang. Lahan gambut yang terbakar melepaskan emisi karbon dalam jumlah masif, memperburuk krisis iklim global. Secara lokal, kabut asap yang dihasilkan memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), melumpuhkan aktivitas ekonomi, dan mengganggu jadwal penerbangan.
Kerugian ekonomi akibat karhutla tidak sebanding dengan penghematan biaya pembukaan lahan oleh para pelaku. Negara harus menanggung biaya pemadaman udara (water bombing), perawatan kesehatan warga, hingga pemulihan ekosistem yang memakan waktu puluhan tahun.
Evaluasi Penegakan Hukum: Menuju Efek Jera Sistemik
Keberhasilan Polda Kalteng menangkap delapan tersangka patut diapresiasi sebagai langkah mitigasi responsif. Namun, untuk memutus mata rantai karhutla, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan atau operator pembakar lahan. Penyelidikan harus diarahkan untuk melacak aliran dana dan aktor intelektual (beneficial owners) yang mengambil keuntungan finansial dari lahan yang dibakar.
Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat sinergi dalam pencegahan preventif, termasuk memberikan insentif teknologi pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) bagi masyarakat. Tanpa solusi struktural, penangkapan tersangka hanya akan menjadi siklus tahunan yang terus berulang.
