Dinamika penanganan perkara dugaan pelecehan seksual yang melibatkan perwira menengah kepolisian, AKBP F, terhadap seorang polisi wanita (Polwan) memasuki babak baru yang sarat ketegangan struktural. Berdasarkan pendampingan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, terlapor diduga melayangkan laporan balik yang kini menyeret korban beserta pihak keluarganya ke ranah pemeriksaan kepolisian.
Laporan balik tersebut tercatat dengan nomor registrasi LP/B/251/IX/2026/SPKT/Polda Sumbar. Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap korban serta keluarganya dalam rentang waktu 28 hingga 30 September. Manuver hukum ini memicu kekhawatiran serius terkait keselamatan psikologis dan keadilan substantif bagi korban kekerasan seksual di lingkungan penegak hukum.
Anatomi Ketimpangan Relasi Kuasa dan Risiko Kriminalisasi
Langkah pelaporan balik ini menyoroti kembali fenomena rentannya posisi korban ketika berhadapan dengan terduga pelaku yang memiliki otoritas lebih tinggi. Dalam relasi hierarkis kemiliteran atau kepolisian, perbedaan pangkat yang mencolok antara perwira menengah dan bintara kerap menciptakan hambatan struktural yang signifikan dalam proses pengungkapan kebenaran.
Penggunaan instrumen hukum balasan (counter-report) acap kali dinilai para pakar hukum sebagai pola pembelaan ofensif yang berisiko mengintimidasi saksi dan korban. Situasi ini dinilai berpotensi mengaburkan substansi pokok perkara, yakni dugaan kekerasan seksual, menjadi sengketa hukum multitafsir yang memberatkan posisi pelapor pertama.
Urgensi Penerapan Payung Hukum Perlindungan Korban
Secara normatif, kerangka hukum pidana modern di Indonesia—khususnya melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)—telah menegaskan prinsip non-kriminalisasi terhadap korban yang melaporkan peristiwa kekerasan seksual. Korban, saksi, dan pendamping secara eksplisit berhak mendapatkan perlindungan dari tuntutan hukum perdata maupun pidana atas kesaksian atau laporan yang mereka ajukan.
Penegak hukum dituntut untuk menuntaskan terlebih dahulu pembuktian delik pokok kekerasan seksual sebelum memproses delik turunan atau laporan balik yang diajukan pihak terlapor. Pengabaian terhadap prinsip ini dikhawatirkan dapat menciptakan preseden buruk yang menghambat korban kekerasan seksual lain untuk berani bersuara (speak up).
Pertaruhan Integritas dan Akuntabilitas Institusi
Perkembangan perkara ini menempatkan institusi kepolisian pada ujian transparansi dan profesionalisme. Publik menanti komitmen Propam serta tim penyidik independen dalam menguji fakta-fakta material tanpa terpengaruh oleh intervensi pangkat dan jabatan.
Penyelesaian yang adil, objektif, dan berperspektif korban menjadi indikator penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap komitmen reformasi kultural serta penegakan etika di tubuh penegak hukum.
