Diskursus mengenai arsitektur hukum Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kian mengerucut pada penataan norma materiil dan formil. Perdebatan krusial muncul terkait wacana memasukkan klausul illicit enrichment (peningkatan kekayaan secara tidak sah) ke dalam rancangan regulasi yang telah lama dinantikan publik tersebut.
Pakar hukum Said Bakhri menyoroti pentingnya ketepatan konstruksi perundang-undangan agar implementasi hukum tidak mengalami kekacauan prosedural di masa mendatang. Pengaturan mengenai harta kekayaan yang tidak wajar sebaiknya tidak dicampuradukkan ke dalam naskah RUU Perampasan Aset guna menjaga kemurnian filosofi pemulihan kerugian negara.
Dilema Konstruksi Hukum: Rezim Pidana vs Pemulihan In Rem
Secara doktriner, RUU Perampasan Aset dirancang sebagai instrumen perampasan berbasis aset (in rem) melalui mekanisme perdata tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture). Fokus utamanya adalah memutus aliran modal kejahatan dan mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada negara secara efektif dan terukur.
Sebaliknya, illicit enrichment merupakan delik pidana materiil (in personam) yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban individu atas kepemilikan aset yang tidak dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya secara sah. Memaksakan delik pidana ke dalam regulasi yang berorientasi pada pemulihan perdata berisiko memicu benturan asas pembuktian serta melemahkan kepastian hukum.
Menghindari Kebuntuan Legislasi dan Overlapping Norma
Dorongan untuk mengakomodasi mandat United Nations Convention against Corruption (UNCAC) terkait kekayaan tak wajar semestinya disalurkan melalui revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) atau pembaruan hukum pidana materiil lainnya. Pemisahan wadah hukum ini dinilai krusial guna menghindari tumpang tindih kewenangan antarlembaga penegak hukum.
Urgensi Akselerasi Regulasi
Penataan regulasi yang terlalu kompleks dikhawatirkan kembali menahan laju pembahasan RUU Perampasan Aset di tingkat legislatif. Menjaga fokus regulasi pada mekanisme perampasan aset akan mempercepat proses pengesahan tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian serta hak asasi pemilik aset dalam kerangka due process of law.
