Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) secara aktif mendorong para pengembang properti nasional untuk mulai melirik potensi pembangunan hunian vertikal melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Langkah strategis ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam mengatasi tingginya angka kesenjangan kepemilikan rumah atau backlog perumahan di kawasan perkotaan yang kian padat.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan bahwa keterbatasan lahan di wilayah urban menuntut inovasi dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Konsep hunian vertikal bersubsidi dinilai sangat relevan guna memaksimalkan ketersediaan tanah tanpa mengorbankan keterjangkauan harga bagi kelompok sasaran pembiayaan.
Solusi Keterbatasan Lahan Melalui Hunian Vertikal FLPP
Heru menjelaskan bahwa pembangunan proyek hunian vertikal untuk program FLPP tidak harus berbentuk gedung pencakar langit berbiaya tinggi. Desain bangunan bertingkat rendah hingga menengah sudah sangat memadai untuk dijadikan alternatif perumahan bersubsidi yang terjangkau.
“Pengembang juga perlu melihat peluang hunian vertikal dengan skema FLPP yang dapat menjadi salah satu solusi. Tidak perlu tinggi-tinggi, cukup 4 atau 5 lantai sudah bisa untuk FLPP,” ujar Heru dalam keterangan resminya di Jakarta.
Pembangunan apartemen atau rumah susun sederhana dengan ketinggian empat sampai lima lantai dinilai jauh lebih efisien dari sisi biaya konstruksi dan perizinan. Skema ini memungkinkan para pengembang swasta maupun BUMN untuk tetap menjaga harga jual unit hunian sesuai dengan batasan batas maksimal yang ditetapkan pemerintah.
Dukungan Kebijakan dan Opsi Tenor Panjang
Selain mendorong variasi jenis bangunan hunian, BP Tapera turut menyoroti berbagai stimulus pembiayaan yang digagas pemerintah. Salah satu langkah terobosan yang tengah dipersiapkan adalah penyediaan opsi masa tenor pinjaman KPR yang jauh lebih panjang dari skema konvensional.
Menurut Heru, kebijakan pemerintah mengenai opsi masa cicilan atau tenor hingga 40 tahun akan memberikan fleksibilitas ekstra bagi daya beli masyarakat. Skema tenor panjang ini otomatis menurunkan beban angsuran bulanan sehingga kelompok pekerja formal maupun informal memiliki kapasitas bayar yang lebih aman.
Kombinasi antara skema FLPP, pembangunan hunian vertikal di dekat pusat aktivitas ekonomi, serta pelonggaran masa tenor diyakini mampu mengakselerasi penyerapan pembiayaan perumahan. Hal ini juga sejalan dengan agenda pengentasan kawasan kumuh dan penataan tata ruang kota modern yang berkelanjutan.
Mengakselerasi Kepemilikan Rumah Layak Huni
Pertumbuhan populasi perkotaan yang pesat menuntut percepatan kolaborasi antara perbankan penyalur, pemerintah daerah, asosiasi pengembang, dan BP Tapera. Penyediaan hunian vertikal bersubsidi menjadi jembatan agar generasi muda serta keluarga baru tetap bisa tinggal di area strategis tanpa harus terlempar jauh ke pinggiran kota.
Dengan hadirnya dorongan bagi pengembang untuk membangun hunian vertikal skema FLPP, diharapkan ekosistem perumahan rakyat di Indonesia semakin adaptif terhadap dinamika tata ruang. Optimalisasi program subsidi pembiayaan ini diharapkan terus membuka jalan lebar bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau.
