Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan terkait potongan komisi aplikasi ojek online (ojol) sebesar delapan persen. Desakan ini muncul menyusul banyaknya keluhan dari para mitra pengemudi yang merasa implementasi aturan tersebut belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan penghasilan bersih harian mereka.
Sorotan tajam tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim dalam keterangannya di Jakarta. Parlemen menilai bahwa regulasi yang digadang-gadang mampu menopang kesejahteraan para mitra pengemudi transportasi daring di lapangan justru belum memperlihatkan hasil yang sejalan dengan tujuan awal perumusannya.
Kesenjangan Regulasi dan Kenyataan di Lapangan
Chusnunia menjelaskan bahwa desakan evaluasi kebijakan potongan komisi ojol 8 persen ini berakar dari berbagai aspirasi yang disampaikan langsung oleh komunitas pengemudi ojek online ke parlemen. Berdasarkan laporan para pekerja transportasi daring tersebut, skema potongan komisi aplikasi saat ini belum mampu mengangkat pundi-pundi pendapatan bersih yang dapat mereka bawa pulang ke rumah.
Kondisi ini dianggap sangat kontras dengan semangat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang sebelumnya telah diterbitkan oleh pemerintah. Pasalnya, implementasi regulasi tersebut pada awalnya dirancang agar dapat mendongkrak pemasukan riil para pekerja lepas, sebagaimana poin-poin yang sempat diutarakan dalam pidato kenegaraan beberapa waktu lalu.
DPR menilai adanya jurang pemisah yang cukup lebar antara klausul aturan formal dan praktik operasional aplikator di lapangan. Kesenjangan ini memicu keraguan publik terkait efektivitas pengawasan pemerintah terhadap para pemegang platform digital penyedia layanan transportasi daring.
Status Baru Mitra Ojol sebagai Pengusaha Mikro
Isu mengenai potongan komisi ini kian sensitif mengingat para mitra pengemudi ojol roda dua kini telah resmi menyandang status baru dalam lanskap perekonomian nasional. Lewat payung hukum Perpres Nomor 27 Tahun 2026, mereka secara de jure telah dikategorikan sebagai pengusaha mikro transportasi online yang masuk ke dalam payung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Perubahan status menjadi pelaku UMKM ini membawa konsekuensi yuridis dan ekonomi yang menuntut adanya kepastian perlindungan usaha yang lebih jelas dan kokoh. Sebagai pelaku usaha mikro mandiri, para mitra ojol semestinya mendapatkan margin keuntungan yang wajar serta tidak terbebani oleh skema bagi hasil yang memberatkan operasional harian.
Komisi VII DPR RI bersama pemangku kepentingan terkait berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini secara transparan dan berkeadilan. Ke depan, pengawasan ketat terhadap ekosistem ekonomi digital dinilai mutlak dilakukan demi memastikan bahwa kebijakan potongan komisi ojol 8 persen benar-benar mampu meningkatkan daya beli serta kesejahteraan para pengemudi secara berkelanjutan.
