Pemilik biro perjalanan haji Uhud Tour sekaligus pendakwah ternama, Khalid Basalamah, memberikan kesaksian penting dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Di hadapan majelis hakim, Khalid membenarkan telah menyerahkan dana sebesar 554.500 dolar Amerika Serikat (AS) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyerahan dana tersebut berkaitan langsung dengan penyidikan perkara alokasi kuota dan tata kelola haji pada Kementerian Agama periode 2023-2024.
Kehadiran pimpinan PT Zahra Oto Mandiri tersebut dilakukan guna mengklarifikasi alur dana dan mekanisme administratif penyelenggaraan ibadah haji khusus. Dalam persidangan terbuka tersebut, Khalid Basalamah mengonfirmasi data transaksi yang dipegang oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Kesaksian ini menjadi salah satu materi kunci dalam mengurai dugaan penyelewengan pembagian kuota tambahan yang sempat memicu perdebatan publik.
Rincian Penyerahan Uang ke Rekening Penampungan KPK
Berdasarkan berkas yang dibacakan JPU KPK, dana ratusan ribu dolar AS tersebut disetorkan secara bertahap melalui perantara staf Khalid yang bernama Muhammad Ulfi. Uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening penampungan resmi milik lembaga antirasuah sebagai barang bukti penyidikan. Khalid mengiyakan seluruh rincian transaksi tunai maupun nontunai saat jaksa meminta konfirmasinya di ruang sidang.
Jaksa penuntut umum memerinci bahwa uang tunai yang diserahkan berjumlah 354.500 dolar AS dalam bentuk lembaran pecahan 100 dolar AS. Sementara itu, sisa dana sebesar 200.000 dolar AS disetorkan melalui jalur transfer perbankan ke rekening penampungan KPK secara bertahap. Khalid tidak menyangkal satu pun rincian nominal maupun cara pengiriman yang dibacakan oleh pihak penuntut.
Skema transfer dana tersebut dilakukan melalui beberapa kali tahapan transaksi. Pemindahbukuan dana tersebut terdiri atas nominal 37.000 dolar AS, 13.000 dolar AS, serta pengiriman masing-masing sebesar 50.000 dolar AS sebanyak tiga kali transaksi. Seluruh bukti transfer tersebut kini telah disita dan dicatatkan sebagai dokumen persidangan yang sah oleh majelis hakim.
Dugaan Korupsi Kuota Haji Kementerian Agama
Pemeriksaan terhadap Khalid Basalamah ini merupakan bagian dari pembuktian dugaan penyimpangan wewenang dalam pengelolaan kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023â2024. Perkara ini menyita perhatian publik secara luas karena menyeret mantan Menteri Agama periode 2020-2024, Yaqut Cholil Qoumas, ke kursi terdakwa. Fokus utama persidangan adalah mendalami proses pengalihan dan pembagian kuota tambahan yang dialokasikan oleh pemerintah Arab Saudi.
Praktik tata kelola pembagian kuota haji reguler dan khusus dinilai sarat dengan ketidaksesuaian prosedur serta regulasi perundang-undangan yang berlaku. Penegak hukum mendalami apakah terdapat aliran dana gratifikasi atau suap yang melibatkan asosiasi maupun agen biro perjalanan haji swasta. Oleh sebab itu, kesaksian dari para pemilik biro perjalanan seperti Uhud Tour menjadi sangat krusial untuk membongkar jaringan aliran dana tersebut.
Proses hukum ini juga berdampak signifikan terhadap evaluasi menyeluruh sistem pengawasan haji nasional ke depan. Masyarakat dan calon jemaah haji terus memantau jalannya persidangan agar kepastian hukum serta transparansi antrean keberangkatan dapat terjamin. Majelis hakim menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi lain guna mendalami peran pihak-pihak terkait dalam pusaran dugaan korupsi kuota haji ini.
