Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, resmi memperketat pengawasan terhadap rantai pasok komoditas cabai serta tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah antisipatif ini ditegaskan dalam rapat koordinasi internal bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Balai Kota Samarinda pada Selasa, sebagai upaya menjaga ketahanan ekonomi lokal serta meredam lonjakan inflasi.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, secara langsung menginstruksikan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga instansi vertikal untuk meningkatkan koordinasi lapangan. Pengawasan ketat difokuskan untuk memastikan stabilitas harga bahan pangan pokok dan menjamin penyaluran energi bersubsidi tidak diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Fokus Pengendalian Pasokan Cabai dan Bahan Pokok
Menurut pemaparan pemerintah daerah, gejolak harga komoditas pangan seperti cabai menjadi salah satu penyumbang utama volatilitas inflasi di ibu kota Kalimantan Timur tersebut. Pasokan cabai yang sangat bergantung pada kelancaran logistik dan cuaca membutuhkan pemantauan berkala agar ketersediaannya di pasar tradisional tetap aman dan terjangkau bagi masyarakat.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Nadya Turisna, melaporkan bahwa sejumlah komoditas pangan saat ini masih terpantau dijual melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) serta Harga Acuan Penjualan (HAP). Kondisi ini dinilai berisiko menggerus daya beli masyarakat apabila tidak segera diimbangi dengan intervensi pasar yang terukur.
Salah satu komoditas yang disorot secara khusus adalah beras premium merek Bengawan yang di pasaran tercatat menembus harga Rp17.500 per kilogram. Nominal tersebut berada cukup jauh di atas regulasi HET yang dipatok sebesar Rp15.400 per kilogram, sehingga memerlukan tindak lanjut bersama distributor pangan daerah.
Penertiban Antrean dan Penyelewengan BBM Subsidi
Selain sektor pangan, Pemkot Samarinda menaruh perhatian besar pada dinamika antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Muncul indikasi kuat mengenai praktik pengisian BBM bersubsidi secara berulang oleh oknum pengetap, yang memicu kelangkaan artifisial dan kemacetan lalu lintas di sekitar fasilitas pengisian.
Saefuddin Zuhri menegaskan bahwa BBM subsidi dialokasikan oleh negara untuk kelompok masyarakat tertentu dan pelaku usaha mikro yang berhak. Praktik penyelewengan dengan modus antrean berulang ini dianggap mencederai rasa keadilan sosial sekaligus membebani produktivitas warga akibat durasi antrean yang tidak wajar.
Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan pihak Pertamina berencana meningkatkan inspeksi mendadak ke SPBU yang terindikasi rawan kecurangan. Pengawasan berbasis digital serta verifikasi ketat terhadap nomor polisi kendaraan dan kuota harian akan terus dioptimalkan guna menutup celah penimbunan bahan bakar.
Sinergi Lintas Sektor Kendalikan Inflasi Daerah
Upaya stabilisasi harga komoditas strategis ini juga akan melibatkan pelaksanaan operasi pasar murah secara terjadwal di wilayah-wilayah permukiman padat penduduk. Langkah ini dipandang efektif untuk menahan spekulasi harga dari para pedagang perantara yang memanfaatkan momentum peningkatan permintaan.
Kerja sama antardaerah (KAD) dengan wilayah penghasil cabai dan beras di luar Kalimantan Timur juga dijajaki kembali guna mengamankan kontinuitas pasokan jangka panjang. Kemitraan logistik yang efisien diharapkan mampu memangkas biaya transportasi sehingga harga jual di tingkat konsumen Samarinda dapat ditekan.
Melalui pengawasan ketat terhadap pasokan cabai dan distribusi BBM subsidi, Pemkot Samarinda optimistis laju inflasi dapat terkendali dalam rentang target sasaran nasional. Keberhasilan menjaga stabilitas pangan dan energi ini menjadi indikator penting dalam menjaga daya saing ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Samarinda ke depan.
