Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi swasembada pangan nasional. Komitmen ini dinilai sangat penting untuk memastikan kedaulatan pangan dapat terwujud secara berkelanjutan sesuai peta jalan pembangunan nasional yang telah ditetapkan.
Dukungan tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hanan A Rozak, di sela-sela Forum Diskusi Pertanian bertajuk ‘Dua Tahun Transformasi Pertanian Era Presiden Prabowo’ yang berlangsung di Jakarta, Rabu (21/10/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyoroti konsistensi kebijakan pertanian yang dinilai mulai menunjukkan arah positif.
Target Strategis Menuju Kemandirian Pangan
Hanan A Rozak menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun berbagai kalkulasi matang guna mencapai target swasembada pangan. Target-target terukur tersebut menjadi dasar utama dalam menyusun program kerja lintas kementerian demi memangkas ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.
“Waktu di 2025 itu ada target-target, apalagi tekadnya adalah tidak ada impor lagi, tekadnya adalah swasembada, mempertahankan swasembada. Nah, itu yang ngitung pemerintah, kemudian hasil perhitungan itu diterjemahkan dalam bentuk target-target,” ujar Hanan saat memaparkan pandangannya di hadapan para pemangku kepentingan.
Menurutnya, keberanian pemerintah dalam menargetkan penghentian impor komoditas utama merupakan sinyal kuat bagi kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, DPR siap mengawal aspek regulasi dan penganggaran agar rencana aksi yang telah dirancang dapat dieksekusi secara optimal di lapangan.
Penguatan Infrastruktur dan Sarana Pertanian
Dalam upaya memperkokoh ketahanan pangan, Hanan mengapresiasi sejumlah langkah konkret yang telah dijalankan di sektor hulu. Perbaikan sistem irigasi primer hingga tersier menjadi salah satu pilar krusial untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian di berbagai sentra produksi.
Selain infrastruktur pengairan, ketersediaan benih unggul bersertifikat dan pemenuhan sarana produksi pertanian (saprotan) seperti pupuk dinilai telah mengalami perbaikan tata kelola. Kebijakan ini berdampak langsung pada efisiensi biaya tanam dan peningkatan produktivitas para petani lokal.
Langkah pembenahan rantai pasok sarana produksi tersebut dianggap sangat penting untuk meminimalkan risiko gagal panen akibat anomali iklim. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan petani lokal menjadi kunci utama menjaga stabilitas pasokan bahan pokok secara merata.
Menjaga Keberlanjutan Produksi Nasional
Hanan menambahkan bahwa keberhasilan program swasembada tidak hanya dinilai dari hasil panen jangka pendek, melainkan kemampuan mempertahankan tingkat produksi dari tahun ke tahun. Fluktuasi pasokan pangan global menuntut Indonesia memiliki fondasi produksi domestik yang tangguh dan adaptif.
Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan agar penyaluran bantuan sarana dan prasarana pertanian tepat sasaran. Kolaborasi yang transparan antara legislatif dan eksekutif diharapkan dapat mencegah kebocoran anggaran serta mendorong modernisasi alat mesin pertanian.
Ke depan, penguatan fondasi swasembada pangan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sebagai garda terdepan perekonomian nasional. Dengan fondasi sektor agraris yang kokoh, Indonesia diharapkan mampu menghadapi krisis pangan global sekaligus mewujudkan kemandirian pangan seutuhnya.
