Pemerintah Kota Surabaya melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) secara resmi menghentikan operasional sebuah Rumah Potong Unggas (RPU) di kawasan Bratang Gede, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Jawa Timur. Tindakan tegas tersebut dilakukan setelah adanya keluhan intensif dari masyarakat sekitar terkait gangguan kebisingan serta aroma tidak sedap yang ditimbulkan dari aktivitas pemotongan hewan tersebut.
Petugas langsung mendatangi lokasi dan menempelkan stiker tanda pelanggaran pada bangunan usaha tersebut guna memastikan operasional dihentikan sementara. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara iklim usaha dan kenyamanan ruang hidup masyarakat di kawasan permukiman padat penduduk.
Pelanggaran Izin dan Zonasi Rumah Potong Unggas
Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif yang dilakukan oleh instansi terkait, ditemukan sejumlah pelanggaran perizinan yang cukup mendasar pada unit usaha tersebut. Izin perdagangan yang dimiliki pengelola RPU dilaporkan telah kedaluwarsa dan tidak diperpanjang sebagaimana mestinya.
Selain itu, pihak pengelola ternyata tidak mengantongi izin resmi untuk kegiatan pemotongan unggas di lokasi permukiman padat tersebut. Berkas surat rekomendasi teknis operasional dari dinas terkait bahkan diketahui telah habis masa berlakunya sejak tahun 1998 dan tidak pernah diperbarui hingga tindakan penertiban ini berlangsung.
Penertiban ini sekaligus menjadi bentuk penegakan peraturan daerah mengenai tata ruang dan zonasi wilayah. Berdasarkan regulasi perkotaan, kegiatan industri pengolahan hewani berskala besar dengan potensi limbah tinggi dilarang beroperasi langsung di tengah-tengah lingkungan permukiman warga.
Respons Cepat Menindaklanjuti Laporan Masyarakat
Proses penindakan terhadap Rumah Potong Unggas di Bratang Gede bermula dari respons cepat jajaran pemerintah daerah terhadap aduan warga sekitar. Warga setempat memanfaatkan kanal digital dengan mengirimkan pesan aduan langsung melalui akun media sosial Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Masyarakat mengeluhkan jam operasional RPU yang berlangsung hingga larut malam bahkan dini hari, sehingga sangat mengganggu waktu istirahat warga. Suara bising unggas bercampur dengan deru mesin potong serta hiruk pikuk kendaraan logistik dinilai telah menurunkan kualitas hidup lingkungan.
Tak hanya persoalan kebisingan, warga juga mengeluhkan bau menyengat yang berasal dari limbah cair dan padat sisa pemotongan ayam. Pembuangan limbah yang tidak memenuhi standar sanitasi dikhawatirkan dapat memicu pencemaran lingkungan dan memicu timbulnya berbagai gangguan kesehatan bagi warga setempat.
Menjaga Keseimbangan Hak Warga dan Kegiatan Ekonomi
Pemerintah Kota Surabaya menekankan bahwa penertiban ini bukan bermaksud mematikan roda perekonomian masyarakat atau memutus mata rantai pasokan pangan. Namun, setiap aktivitas usaha komersial diwajibkan untuk mematuhi koridor hukum dan standar operasional yang berlaku.
Penataan sektor usaha harus berjalan selaras dengan perlindungan kesehatan lingkungan serta pemenuhan hak-hak dasar warga atas hunian yang layak. Sinergi ini diperlukan agar pertumbuhan ekonomi perkotaan tidak mengorbankan kenyamanan publik.
Ke depan, Pemerintah Kota Surabaya berencana mengarahkan para pelaku usaha pemotongan unggas mandiri untuk memanfaatkan fasilitas pemotongan resmi yang terpusat dan berstandar higienis. Dengan pengawasan zonasi yang ketat dan kepatuhan perizinan Rumah Potong Unggas, tata ruang Surabaya diharapkan semakin tertib dan bebas dari polusi lingkungan.
