Pemerintah Indonesia terus mematangkan rencana pembentukan ekosistem pengelola kekayaan keluarga atau family office guna menarik modal asing ke dalam negeri. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa kepastian hukum menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar dalam merealisasikan wacana strategis tersebut.
Berbicara di Jakarta pada Selasa, Luhut mengungkapkan bahwa para pemilik modal kakap global sangat memperhitungkan faktor perlindungan dan stabilitas regulasi sebelum mengalihkan kekayaannya ke suatu yurisdiksi. Tanpa adanya jaminan hukum yang transparan dan dapat diprediksi, minat investor untuk menanamkan modal jangka panjang dinilai akan sulit terealisasi.
Sinergi Antarlembaga Tegakkan Kepastian Hukum
Guna mewujudkan kepastian hukum tersebut, pemerintah saat ini tengah mengkaji berbagai regulasi mendasar. Luhut menerangkan koordinasi intensif terus dilakukan bersama jajaran penegak hukum dan kementerian terkait, termasuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Selain itu, pembahasan juga melibatkan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, perwakilan Kejaksaan Agung, hingga jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sinergi lintas sektor ini difokuskan pada harmonisasi regulasi, terutama menyangkut transparansi keuangan serta kejelasan ketentuan tindak pidana korupsi.
Luhut memaparkan bahwa komunikasi mendalam bersama para pemangku kepentingan penegakan hukum ini diarahkan untuk mencari formula terbaik bagi kepentingan nasional. Pemerintah bertekad menutup celah hukum yang berpotensi merugikan negara, sembari tetap menjaga iklim investasi yang aman dan akuntabel bagi para pemilik aset global.
Integrasi dengan Pusat Finansial Internasional Indonesia
Pembenahan regulasi ini juga berkaitan erat dengan agenda besar pemerintah dalam mengembangkan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Proyek pusat keuangan terintegrasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi nasional di kancah regional maupun global.
Pulau Bali saat ini menjadi salah satu kandidat kuat lokasi pengembangan pusat keuangan internasional tersebut. Kendati demikian, kepastian mengenai penempatan fasilitas family office di kawasan PFII masih belum dapat diputuskan secara final oleh DEN maupun kementerian teknis.
Luhut menjelaskan bahwa skema penempatan dan regulasi operasional fasilitas tersebut saat ini masih menanti keputusan serta arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin memastikan seluruh perencanaan berjalan sinkron dengan visi dan prioritas pembangunan ekonomi kepala negara.
Langkah reformasi dan penegakan kepastian hukum yang sedang digodok diyakini akan menjadi fondasi penting bagi keberhasilan family office di Tanah Air. Dengan iklim peradilan yang bersih dan transparan, Indonesia optimistis mampu bersaing dengan pusat finansial internasional lainnya dalam menggaet dana kelolaan kelas dunia.
