Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pentingnya transformasi etos kerja di lingkungan kementerian koordinator yang dipimpinnya. Dalam agenda pelantikan pejabat Kemenko Kumham Imipas di Jakarta, Yusril menginstruksikan seluruh jajaran aparatur sipil negara untuk menerapkan pola kerja substantif dan berorientasi hasil demi menjawab tantangan reformasi hukum nasional yang kian dinamis.
Langkah ini dinilai krusial mengingat kementerian koordinator memegang peranan strategis dalam menyelaraskan kebijakan hukum, pemenuhan hak asasi manusia, serta pengawasan keimigrasian dan pemasyarakatan. Menurut Yusril, pola kerja birokrasi konvensional yang hanya menggugurkan kewajiban administratif harus ditinggalkan guna memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Prinsip Kerja Substantif dan Penetapan Indikator Terukur
Pembangunan pola kerja yang substantif, menurut Yusril, harus dimulai dari perumusan sasaran kerja yang terarah dan jelas sejak awal perencanaan program. Setiap unit kerja diminta untuk menetapkan indikator keberhasilan yang terukur secara kuantitatif maupun kualitatif agar efektivitas program dapat dipantau secara berkala.
Selain itu, sistem pemantauan dan evaluasi terpadu dipandang sebagai instrumen mutlak untuk mendeteksi kendala operasional sedini mungkin. Yusril menggarisbawahi bahwa setiap identifikasi permasalahan di lapangan wajib dibarengi dengan usulan alternatif penyelesaian yang komprehensif serta rekomendasi kebijakan yang realistis untuk dieksekusi.
Dengan tata kelola berbasis kinerja tersebut, Kemenko Kumham Imipas diharapkan mampu menyusun peta jalan strategis yang adaptif terhadap dinamika hukum modern. Hal ini juga menjadi kunci dalam meminimalkan tumpang tindih regulasi yang kerap menghambat kepastian hukum dan iklim investasi di Indonesia.
Penguatan Koordinasi Kebijakan dan Penanganan Lintas Sektor
Secara khusus, Menko Kumham Imipas memberikan mandat kepada Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia yang baru dilantik untuk memperkokoh koordinasi kebijakan HAM di tingkat kementerian dan lembaga. Sinergi lintas sektoral dianggap sebagai kunci utama dalam menuntaskan berbagai persoalan hak asasi manusia yang kerap melibatkan banyak pemangku kepentingan.
Yusril menekankan penerapan pendekatan berbasis bukti ilmiah (evidence-based approach) dalam merumuskan penyelesaian kasus atau kebijakan strategis. Pendekatan ini dipadukan dengan pola komunikasi konstruktif antarinstitusi guna menjembatani perbedaan pandangan serta menghasilkan kesepakatan penanganan yang solutif dan aplikatif.
Mekanisme tindak lanjut yang terukur juga ditekankan guna memastikan prinsip penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM) berjalan secara berkesinambungan. Yusril meyakini komitmen kuat dari seluruh jajaran birokrasi akan mempercepat agenda reformasi hukum yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi hasil bagi seluruh rakyat Indonesia.
