Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta melaporkan kemajuan signifikan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan berhasil mendata sebanyak 1.431.051 unit usaha di seluruh wilayah ibu kota. Jumlah tersebut telah melampaui target awal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, menandai capaian positif dalam pemetaan lanskap perekonomian daerah.
Keberhasilan ini disampaikan langsung oleh Kepala BPS DKI Jakarta, Kadarmanto, dalam agenda penganugerahan Hari Statistik Nasional (HSN) 2026 yang digelar di Jakarta pada Kamis. Pihaknya mengapresiasi kinerja tim lapangan yang mampu mengakselerasi proses pencatatan data secara komprehensif dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir.
Realisasi Pendataan Lampaui Target Awal
Secara persentase, capaian BPS DKI Jakarta tersebut telah menyentuh angka 108,84 persen dari target yang semula dipatok pada kisaran 1,2 juta unit usaha. Lonjakan angka pendataan ini mencerminkan dinamika pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat yang terus berkembang pesat pascapemulihan berbagai sektor usaha.
Kadarmanto memaparkan bahwa progres pendataan sempat berada di angka sekitar 800 ribu unit usaha pada bulan Agustus lalu. Namun, berkat perluasan penyisiran wilayah dan optimalisasi petugas di lapangan, cakupan registrasi melonjak tajam hingga menembus lebih dari 1,4 juta usaha pada akhir Oktober.
Dominasi Bangunan Khusus Usaha dan Sektor Rumahan
Berdasarkan klasifikasi tempat kegiatan, sekitar 900 ribu unit usaha yang terdata beroperasi di Bangunan Khusus Usaha (BKU). Kategori ini mencakup entitas bisnis formal maupun semi-formal yang memiliki identitas fisik jelas, seperti pertokoan, gerai ritel modern, restoran, hingga warung tegal (warteg) yang memasang papan nama usaha.
Sementara itu, ratusan ribu entitas bisnis lainnya masuk ke dalam kategori usaha mikro dan informal yang dijalankan secara mandiri oleh keluarga dari hunian masing-masing. Keberadaan sektor ekonomi rumahan ini menegaskan peran penting usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai fondasi ketahanan ekonomi di DKI Jakarta.
Meski target agregat telah terlampaui, BPS DKI Jakarta menegaskan proses verifikasi di lapangan belum sepenuhnya berhenti. Petugas masih menjalankan tahapan peninjauan ulang atau revisit hingga batas akhir pada 31 Oktober 2026 guna memastikan akurasi serta kelengkapan data yang telah dihimpun.
Urgensi Data Sensus Ekonomi bagi Kebijakan
Sensus Ekonomi yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali ini memegang peranan krusial bagi penyusunan arah kebijakan pembangunan nasional. Data yang dihasilkan tidak sekadar memotret jumlah populasi usaha, melainkan juga mengidentifikasi skala bisnis, penyerapan tenaga kerja, hingga kendala operasional yang dihadapi para pelaku usaha.
Hasil akhir Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menjadi basis data tunggal yang valid bagi pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan dalam merancang intervensi kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Dengan basis data mutakhir, pemetaan potensi investasi serta program pemberdayaan UMKM di DKI Jakarta dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.
