PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) secara resmi memberikan tanggapan terkait kebijakan pemerintah Indonesia yang memangkas kuota ekspor gas bumi ke Singapura. Langkah penyesuaian volume pasokan energi lintas batas tersebut mulai diimplementasikan sejak pekan lalu demi memprioritaskan ketahanan energi domestik.
Manajemen emiten migas berkode saham MEDC ini menegaskan komitmennya untuk tetap mematuhi seluruh regulasi yang diterbitkan oleh regulator. Perusahaan terus menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak terkait guna menjaga stabilitas operasional di lapangan.
Koordinasi tersebut dilakukan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), operator jaringan pipa transmisi, serta pihak pembeli di Singapura.
Dukungan Pasokan Domestik Tanpa Ganggu Kinerja
Senior Manager Communications MedcoEnergi, Leony Lervyn, menjelaskan bahwa perseroan berkolaborasi aktif dengan produsen migas lainnya untuk mendukung agenda ketahanan pasokan energi nasional. Kendati demikian, seluruh penyesuaian volume pengiriman tetap berlandaskan pada klausul kontrak jual beli gas yang sah.
“MedcoEnergi bersama produsen gas lainnya dan transporter gas terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, dan para pembeli terkait untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri. Kami tetap mengacu pada ketentuan kontrak yang berlaku sehingga diharapkan tidak berdampak material terhadap kinerja operasional,” ungkap Leony dalam pernyataan tertulisnya.
Sikap kooperatif ini menunjukkan bahwa MedcoEnergi berupaya menyeimbangkan antara tanggung jawab pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO) dan reputasi keandalan pasokan bagi mitra internasional.
Penegasan Kementerian ESDM Terkait Kontrak Ekspor
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pemangkasan ekspor gas sebesar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD) tidak melanggar perjanjian hukum yang mengikat. Penurunan volume tersebut masih berada dalam koridor toleransi batas minimum kontrak jual beli gas antar-negara.
Menurut Bahlil, pemotongan volume sekitar 8 persen dari total pasokan pipa yang dikirimkan ke Singapura ini merupakan hak kontraktual pemerintah. Saat ini, total ekspor gas bumi pipa dari wilayah Laut Natuna dan daratan Sumatra mencapai 409,55 BBTUD.
Pengurangan pasokan sebesar 31 BBTUD tersebut mencakup kontribusi dari sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Beberapa di antaranya adalah Medco E&P Grissik, PetroChina International Jabung Ltd, serta aset di Laut Natuna seperti Natuna Blok Sea A kelolaan Prime Natuna EP dan South Natuna Sea Block B yang dioperasikan oleh Medco.
Stabilitas Pasokan dan Komitmen Jangka Panjang
Selain mengalirkan gas melalui infrastruktur pipa, Indonesia juga menopang kebutuhan energi Singapura melalui pengapalan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG). Pemerintah mencatat setidaknya terdapat sekitar 146 kargo LNG yang dialokasikan ke negara tetangga tersebut.
Bahlil menegaskan bahwa kebijakan pengetatan ekspor ini murni merupakan penyesuaian volume batas bawah agar pasokan gas nasional tercukupi tanpa menimbulkan sengketa hukum di masa depan. “Jadi, apapun terjadi pemotongan, kita tidak melanggar aturan karena masih dalam batas minimal ekspor,” tegas Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Dengan adanya kepastian hukum serta koordinasi berkala dari pelaku industri seperti MedcoEnergi, pemangkasan pasokan gas ke Singapura ini diharapkan dapat mengamankan pasokan industri domestik sekaligus menjaga iklim investasi hulu migas tetap kondusif.
