Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat, mengonfirmasi bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya partai politik yang memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota secara mandiri pada Pilkada Depok 2024. Ketetapan ini merujuk pada hasil perolehan kursi legislatif yang berhasil diamankan PKS pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 lalu.
Ketua KPU Kota Depok, Wili Sumarlin, menyatakan bahwa aturan ambang batas pencalonan kepala daerah mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik mengantongi minimal 20 persen kursi di parlemen daerah. Berdasarkan kalkulasi resmi, PKS berhasil melampaui batas minimal tersebut berkat dominasi perolehan suaranya di Kota Depok.
Syarat Ambang Batas dan Peta Kursi DPRD Depok
Berdasarkan hasil rekapitulasi akhir, DPRD Kota Depok memiliki total alokasi 50 kursi legislatif untuk periode 2024-2029. Dengan demikian, setiap partai politik wajib memiliki setidaknya 10 kursi perwakilan agar dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah secara independen tanpa bantuan koalisi.
Wili Sumarlin memaparkan bahwa PKS berhasil mengamankan sebanyak 13 kursi di parlemen daerah. Angka ini secara otomatis menempatkan PKS di atas ambang batas 20 persen, sehingga mereka memiliki tiket emas untuk melangkah sendiri dalam kontestasi pemilihan wali kota mendatang.
Sebaliknya, partai-partai politik lain di Kota Depok belum berhasil mengamankan 10 kursi secara mandiri. Partai Gerindra menempati posisi kedua dengan perolehan 8 kursi, disusul oleh Partai Golkar yang mengantongi 7 kursi, serta PDI Perjuangan yang memperoleh 6 kursi di DPRD Kota Depok.
Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat masing-masing mencatatkan 5 kursi legislatif. Adapun PPP dan PAN memperoleh masing-masing 2 kursi, sedangkan PSI serta Partai NasDem harus puas dengan raihan masing-masing 1 kursi perwakilan.
Kewajiban Koalisi bagi Partai Politik Lain
Melihat komposisi perolehan kursi tersebut, Wili menegaskan bahwa seluruh partai selain PKS diwajibkan menjalin koalisi apabila ingin mendaftarkan jagoan politik mereka. Kerja sama antarpartai menjadi jalan mutlak guna memenuhi syarat akumulasi minimal 10 kursi legislatif di KPU.
Pihak KPU Kota Depok menegaskan posisinya yang netral terkait dinamika penjajakan koalisi antarpartai yang saat ini tengah bergulir. Penyelenggara pemilu sepenuhnya menyerahkan urusan taktik politik kepada internal partai dan baru akan memverifikasi dokumen kesepakatan koalisi saat masa pendaftaran resmi dibuka.
Kondisi ini diprediksi akan memicu pergerakan politik yang sangat dinamis di Kota Depok menjelang Pilkada serentak. Partai-partai penantang dituntut untuk segera menyatukan kekuatan dan menyepakati figur calon pemimpin demi mengimbangi dominasi kekuatan PKS yang telah mengakar kuat di wilayah tersebut.
Penetapan Caleg Terpilih dan Agenda Pilkada Depok
Di samping memetakan peta pencalonan pilkada, KPU Kota Depok juga telah merampungkan penetapan resmi bagi 50 anggota DPRD Kota Depok periode 2024-2029. Proses penetapan ini sempat tertunda menyusul adanya perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Gugatan sengketa pemilu tersebut sebelumnya berfokus pada dinamika rekapitulasi suara di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 yang mencakup wilayah Cilodong dan Tapos. Setelah MK menerbitkan putusan berkekuatan hukum tetap, KPU Depok segera menggelar rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih.
Para wakil rakyat terpilih dijadwalkan bakal menjalani prosesi pelantikan resmi pada Oktober 2024 mendatang. Kehadiran para legislator baru ini diharapkan mampu mengawal aspirasi warga Depok secara optimal selama lima tahun masa bakti ke depan.
Setelah tahapan pemilu legislatif tuntas seutuhnya, fokus utama KPU Kota Depok kini dialihkan pada penyelenggaraan Pilkada serentak yang diagendakan bergulir pada 27 November 2024. Warga Depok diimbau untuk terus mengawal proses demokrasi ini agar perhelatan pemilihan wali kota dapat berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.
