NEW YORK â Kalangan diaspora Sudan dan sejumlah organisasi hak asasi manusia internasional melontarkan kecaman keras atas pencalonan diplomat Uni Emirat Arab (UEA), Lana Nusseibeh, sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Langkah penolakan ini mengemuka lantaran rekam jejak Nusseibeh yang kerap membantah keterlibatan pemerintah UEA dalam konflik bersenjata di Sudan, khususnya terkait dugaan pasokan senjata ke kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF).
Pemerintah Uni Emirat Arab resmi mengajukan nama Lana Nusseibeh pekan lalu untuk menggantikan António Guterres yang akan mengakhiri masa jabatan periode keduanya tahun ini. Pengajuan ini langsung memicu perdebatan sengit di panggung diplomasi internasional, terutama di tengah kebuntuan proses pemilihan calon pemimpin baru badan dunia tersebut.
Sorotan Keterlibatan UEA dalam Krisis Kemanusiaan Sudan
Sejumlah lembaga pemantau HAM global telah lama mengumpulkan bukti mengenai dugaan sokongan logistik dan persenjataan dari UEA kepada kelompok milisi RSF. Kelompok paramiliter tersebut dituding bertanggung jawab atas berbagai aksi kekerasan massal terhadap warga sipil selama bertikai melawan militer reguler Sudan, termasuk penyerangan ke kota El Fasher yang dinilai PBB memiliki indikasi kuat terjadinya genosida.
Lana Nusseibeh, yang menjabat sebagai Duta Besar UEA untuk PBB hingga tahun 2024, berulang kali menyuarakan bantahan resmi pemerintahnya atas tuduhan intervensi militer di Sudan. Sikap tersebut memicu kekecewaan mendalam dari para pembela HAM yang menganggap penyangkalan itu mengabaikan penderitaan jutaan warga sipil di wilayah konflik.
Direktur Regional Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa, Hala al-Karib, menegaskan bahwa Nusseibeh tidak memiliki bukti independensi dari agenda kebijakan luar negeri negaranya di Sudan. Menurutnya, persetujuan Dewan Keamanan PBB terhadap pencalonan tersebut sama saja dengan bentuk pengabaian atas pembantaian etnis dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di El Fasher.
Kekhawatiran Erosi Kepercayaan terhadap Lembaga Multilateral
Sentimen serupa turut disuarakan oleh para pegiat hak asasi dalam pengarahan virtual yang diadakan oleh kelompok advokasi Avaaz. Mantan Direktur Eksekutif Human Rights Watch, Kenneth Roth, menilai Nusseibeh secara terbuka mengabaikan temuan fakta lapangan demi membela kepentingan negaranya, sehingga dinilai tidak pantas memimpin lembaga tertinggi dunia.
Ibrahim Alduma, pegiat kemanusiaan dari Sudan Action Hub, mengingatkan bahwa terpilihnya diplomat UEA ini berisiko menghancurkan kepercayaan masyarakat global terhadap netralitas PBB. Masyarakat di zona konflik dan korban pelanggaran berat dikhawatirkan akan memandang badan dunia tersebut gagal mewujudkan mekanisme keadilan internasional yang objektif.
Senada dengan itu, aktivis media independen Sudan Bukra TV, Husam Mahjoub, menilai bahwa penyerahan pucuk kepemimpinan PBB kepada pihak yang kerap membela rezim terlapor akan melemahkan mandat perlindungan sipil. Pihaknya menilai hal tersebut terjadi pada saat warga Sudan justru sangat membutuhkan PBB untuk menuntut pertanggungjawaban negara-negara kuat.
Klarifikasi Nusseibeh dan Mekanisme Pemilihan Sekjen PBB
Menanggapi gelombang penolakan tersebut, Nusseibeh merilis pernyataan resmi bahwa ia telah mengajukan cuti dari jabatannya di pemerintahan UEA demi menjaga komitmen independensi. Ia menegaskan dukungannya terhadap misi pencari fakta PBB guna mendorong akuntabilitas peradilan transisi di Sudan, serta menyebut tindakan RSF di lapangan sebagai kekejaman yang nyata.
Diplomat senior tersebut menambahkan bahwa penanganan krisis kemanusiaan di Sudan akan menjadi tolok ukur utama keberhasilan sekretaris jenderal berikutnya. Kendati demikian, pernyataan tersebut belum meredakan skeptisisme sejumlah pihak yang mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan mendasar di tubuh institusi multilateral.
Proses seleksi Sekjen PBB sendiri mewajibkan calon mengantongi sedikitnya sembilan suara persetujuan dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB tanpa terkena hak veto dari lima anggota tetap. Di tengah negosiasi diplomatik yang masih dinamis, pencalonan diplomat Uni Emirat Arab ini dipastikan menghadapi jalan terjal menyusul meluasnya resistensi dari masyarakat sipil dunia.
