Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI secara terbuka mendesak pemerintah untuk meninjau kembali serta menggencarkan sosialisasi kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat derasnya gelombang penolakan dan kebingungan publik mengenai mekanisme pemotongan gaji para pekerja untuk program tabungan perumahan tersebut.
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menggarisbawahi bahwa hingga saat ini sosialisasi terkait aturan Tapera masih belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara efektif. Menurutnya, minimnya edukasi publik telah memicu disinformasi masif yang berkembang liar di ruang percakapan publik dan media sosial.
Sorotan Aspek Keadilan dan Beban Finansial Pekerja
Saleh menyampaikan sejumlah catatan kritis dari Fraksi PAN terkait implementasi Tapera. Salah satu sorotan utama adalah ketentuan kepesertaan yang hanya diwajibkan bagi pekerja dengan upah minimal setara Upah Minimum Regional (UMR). Skema ini dinilai mengabaikan masyarakat berpenghasilan rendah di bawah UMR yang justru paling mendesak membutuhkan hunian layak.
Fraksi PAN memandang kebijakan kepesertaan tersebut berpotensi mencederai rasa keadilan sosial. Menurut Saleh, pemerintah berkewajiban merumuskan formula yang inklusif agar kebijakan yang lahir benar-benar berkeadilan serta memberi kemaslahatan nyata bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi tingkat pendapatan.
Selain masalah keadilan akses, regulasi ini juga dinilai memberatkan struktur finansial kelas pekerja. Para buruh dan pegawai swasta saat ini telah menghadapi serangkaian potongan wajib penghasilan, mulai dari iuran BPJS Kesehatan hingga iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya.
Tambahan potongan iuran Tapera sebesar 2,5 persen bagi pekerja dan 0,5 persen bagi pemberi kerja dinilai berisiko menekan daya beli masyarakat. Saleh mengingatkan bahwa kewajiban iuran dari pihak pengusaha juga dapat berimbas pada terpangkasnya insentif atau bonus yang semestinya diterima oleh para pekerja.
Pentingnya Dialog Terbuka dan Kajian Komprehensif
Pemerintah sejatinya memiliki tenggat waktu hingga tujuh tahun ke depan untuk mengintegrasikan seluruh kepesertaan sejak regulasi tersebut diundangkan. Fraksi PAN mendesak masa transisi ini dimanfaatkan secara maksimal untuk melakukan kajian ulang secara mendalam dan menyeluruh.
Saleh menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap penolakan yang disuarakan oleh kalangan serikat buruh maupun pelaku usaha. Dialog dua arah yang transparan harus segera digelar agar regulasi yang dirancang dengan niat baik tidak berujung pada keresahan sosial yang berkepanjangan.
Pemerintah diharapkan membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengarkan kritik dan saran dari seluruh pemangku kepentingan. Evaluasi menyeluruh menjadi kunci utama agar program Tapera benar-benar dapat menjadi solusi perumahan tanpa memicu ketegangan ekonomi di tengah masyarakat luas.
