Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, hadir langsung memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam persidangan tersebut, Jokowi secara terbuka menguraikan seluruh riwayat pendidikan formal yang pernah ditempuhnya sekaligus memperlihatkan bukti fisik ijazah aslinya di hadapan majelis hakim dan para pengunjung sidang.
Kehadiran Jokowi di muka persidangan bertujuan untuk membantah isu berkepanjangan terkait dugaan manipulasi riwayat pendidikan yang menyeret nama mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, sebagai terdakwa. Mantan Wali Kota Surakarta tersebut membeberkan secara runut jejak akademisnya sejak menempuh pendidikan dasar hingga berhasil meraih gelar sarjana.
Rincian Riwayat Pendidikan Joko Widodo dari SD hingga Perguruan Tinggi
Di hadapan majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Jokowi menerangkan bahwa seluruh jenjang pendidikan dasarnya hingga tingkat menengah atas diselesaikan di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Ia memulai pendidikan formal di SD Negeri Nomor 111 Tirtoyoso, Surakarta, sebelum akhirnya melanjutkan ke tingkat menengah pertama.
Pendidikan jenjang berikutnya ditempuh Jokowi di SMP Negeri 1 Surakarta dan berlanjut ke SMA Negeri 6 Surakarta. Setelah menuntaskan masa sekolah menengah atas, ia kemudian mengikuti seleksi perguruan tinggi negeri hingga dinyatakan diterima di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
“Jadi dimulai dari SD, SD saya di SD Negeri Nomor 111 Kota Surakarta. Kemudian SMP di SMP Negeri 1 Kota Surakarta, kemudian SMA di SMA Negeri 6 Kota Surakarta, dan kemudian melanjutkan S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada,” tegas Jokowi saat memberikan kesaksian di ruang sidang.
Sistem Akademik Fakultas Kehutanan UGM dan Fokus Studi
Menanggapi pertanyaan jaksa perihal spesialisasi keilmuan semasa kuliah, Jokowi memberikan klarifikasi mengenai sistem kurikulum Fakultas Kehutanan UGM pada era angkatannya. Ia menjelaskan bahwa pada masa itu belum diberlakukan penjurusan formal yang terpisah secara kaku sebagaimana sistem perkuliahan modern.
Sebagai gantinya, penentuan konsentrasi atau keahlian mahasiswa diatur melalui dominasi mata kuliah pilihan yang diambil. Skema akademik tersebut memungkinkan mahasiswa untuk mendalami bidang spesifik sesuai minat riset dan profesi yang dituju di masa depan.
“Jadi di Fakultas Kehutanan itu sejak saya masuk tidak ada yang namanya jurusan, tidak ada. Tetapi kami para mahasiswa itu diberikan pilihan untuk mengambil mata kuliah pilihan. Di situlah kami ada yang menyebut, kami di jurusan Teknologi Kayu atau Teknologi Hasil Hutan,” jelasnya secara rinci.
Jokowi kemudian menyebutkan sejumlah mata kuliah terapan yang ia selesaikan, antara lain struktur dan sifat kayu, teknik pengeringan kayu, pengawetan kayu, hingga pengolahan pulp dan kertas. Selain itu, ia juga mempelajari industri kayu lapis serta teknik penggergajian yang menjadi fondasi kuat keahliannya di bidang teknologi hasil hutan.
Aksi Tunjukkan Ijazah Asli untuk Mengakhiri Spekulasi
Momen penting persidangan terjadi ketika tim jaksa penuntut umum memperlihatkan barang bukti berupa dokumen ijazah Jokowi kepada majelis hakim. Jokowi kemudian berinisiatif memohon izin kepada majelis hakim agar diperkenankan memperlihatkan langsung dokumen kelulusan tersebut kepada para pengunjung sidang.
Meskipun ketua majelis hakim sempat menyarankan agar penunjukan dilakukan usai persidangan resmi ditutup, Jokowi tetap memohon izin lantaran merasa telah berjanji untuk membuktikan keaslian dokumen tersebut secara terbuka kepada publik.
“Kalau diperkenankan, saya mau menunjukkan kepada pengunjung juga, Yang Mulia,” tutur Jokowi seraya mengangkat dan mengarahkan berkas ijazah mulai dari jenjang SD hingga S1 ke arah ruang hadirin sidang.
Langkah transparansi ini dipandang sebagai upaya tegas dalam memulihkan nama baik serta menghentikan disinformasi yang telah beredar luas di ruang publik. Sidang pembuktian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terkait keaslian riwayat pendidikan Joko Widodo sekaligus meredam polemik berkepanjangan.
