Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah menyita uang tunai senilai Rp2 miliar yang diserahkan secara sukarela oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin. Langkah pengembalian dana tersebut diapresiasi oleh lembaga antirasuah sebagai wujud sikap kooperatif dari pihak terkait dalam proses penegakan hukum.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyerahan dana tersebut bermula saat Bobby mengetahui adanya dugaan keterkaitan uang yang diterimanya dengan perkara tindak pidana korupsi. Perkara yang dimaksud adalah dugaan rasuah dalam proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang berlangsung pada rentang waktu 2018 hingga 2023.
Penyidik KPK kemudian secara resmi memproses penyitaan terhadap dana Rp2 miliar tersebut pada tahun 2025 sebagai bagian dari barang bukti perkara. KPK memastikan proses hukum terus berjalan guna menelusuri aliran dana lainnya dalam proyek berskala nasional tersebut.
Bukan Terkait Jabatan di PT KAI
Pihak KPK menegaskan bahwa perkara dugaan korupsi ini sama sekali tidak berkaitan dengan posisi Bobby Rasyidin saat ini sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero). Lembaga antirasuah meminta publik untuk memisahkan antara tanggung jawab korporasi tempatnya bertugas saat ini dengan kasus masa lalu.
Budi Prasetyo memaparkan bahwa pemanggilan, pemeriksaan, hingga pengembalian uang tersebut murni berhubungan dengan kapasitas Bobby di masa lalu. Sebelum memimpin BUMN perkeretaapian, Bobby diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Len Industri (Persero), entitas yang terlibat dalam pengerjaan sistem digitalisasi tersebut.
Klarifikasi ini dipandang penting guna menjaga integritas dan operasional PT KAI agar tidak terganggu oleh spekulasi publik. KPK berkomitmen untuk mengusut kasus ini secara profesional berdasarkan rentang waktu peristiwa pidana yang diselidiki.
Dugaan Korupsi Proyek Digitalisasi SPBU
Kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU periode 2018-2023 berfokus pada upaya modernisasi pencatatan dan distribusi bahan bakar minyak di berbagai wilayah Indonesia. Proyek strategis ini awalnya dirancang untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran serta meminimalisasi potensi kebocoran distribusi.
Namun dalam perjalanannya, KPK mengendus adanya indikasi penyimpangan anggaran serta dugaan penerimaan gratifikasi atau suap oleh sejumlah pihak. Penyidik menduga ada ketidaksesuaian spesifikasi atau pemborosan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah signifikan.
Pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti hingga kini terus digencarkan oleh tim penyidik KPK. Lembaga penegak hukum ini tidak menutup kemungkinan akan memeriksa pihak-pihak lain yang pernah memegang peranan penting dalam konsorsium maupun pelaksana proyek tersebut.
Langkah Hukum dan Pemulihan Aset Negara
Pengembalian uang oleh saksi atau pihak terkait dinilai sebagai langkah positif dalam kerangka asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara. Kendati demikian, KPK menekankan bahwa penyerahan dana tidak serta-merta menghapus unsur pidana yang tengah diselidiki apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.
KPK mengingatkan seluruh pejabat publik dan pengelola badan usaha milik negara untuk selalu menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Praktik korupsi dalam proyek modernisasi infrastruktur dinilai sangat merugikan masyarakat luas dan menghambat transformasi digital nasional.
Ke depan, penyidik KPK akan mendalami lebih lanjut peruntukan awal uang Rp2 miliar yang telah disita dari Bobby Rasyidin. Perkembangan penyidikan perkara korupsi proyek digitalisasi SPBU ini akan terus diinformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi penegakan hukum.
