Jaringan Advokat dan Masyarakat Anti Kriminalisasi (JAMAK) secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana memasukkan klausul illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Sikap penolakan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan JAMAK saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Perwakilan JAMAK, Yupen Hadi, menjelaskan bahwa penolakan organisasi tersebut berpijak pada tiga pertimbangan mendasar. Tiga aspek utama tersebut meliputi perlindungan konstitusi dan hak asasi manusia, sistematika ekosistem hukum serta asas legalitas, hingga pertimbangan dinamika realitas transnasional. JAMAK menilai perumusan regulasi pemberantasan korupsi harus memiliki desain hukum yang presisi dan tidak mencederai norma yang ada.
Yupen Hadi menegaskan bahwa sikap yang diambil kelompoknya bukan berarti menolak upaya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di tanah air. Namun, JAMAK menggarisbawahi bahwa strategi penindakan kejahatan korupsi harus tetap menghormati rambu-rambu hukum formal dan hak-hak dasar warga negara. Kebijakan hukum yang dibuat dinilai tidak boleh melahirkan potensi kriminalisasi baru di tengah masyarakat.
Benturan Konstitusi dan Asas Legalitas Illicit Enrichment
Terkait aspek hak asasi manusia dan konstitusi, Yupen menguraikan ketentuan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi telah menegaskan dengan jelas bahwa hak milik pribadi seseorang tidak boleh diambil atau disita secara sewenang-wenang tanpa prosedur hukum yang valid. Ketentuan ini menjadi benteng penting bagi perlindungan kepemilikan individu di Indonesia.
Selain itu, JAMAK turut menyoroti Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan adanya jaminan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Menurut Yupen, klausul illicit enrichment berisiko besar menabrak prinsip-prinsip konstitusional tersebut secara frontal. Mekanisme pembuktian terbalik yang melekat pada konsep kekayaan tak wajar dinilai berpotensi mengikis perlindungan hukum terhadap kepemilikan pribadi.
Apabila klausul peningkatan kekayaan tidak wajar ini diterapkan tanpa batasan ketat, seseorang diwajibkan untuk membuktikan sendiri asal-usul harta miliknya di muka hukum. Jika individu tersebut gagal memberikan penjelasan yang dinilai memadai oleh aparat penegak hukum, asetnya dapat langsung dirampas oleh negara. Kondisi ini dikhawatirkan menggeser prinsip praduga tak bersalah menjadi praduga bersalah.
Menjaga Keseimbangan Regulasi RUU Perampasan Aset
Perdebatan mengenai masuknya norma illicit enrichment dalam legislasi nasional sejatinya telah berlangsung cukup panjang di ranah hukum pidana. Walaupun konsep ini direkomendasikan dalam Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), penerapannya pada tata hukum pidana nasional dinilai memerlukan kehati-hatian ekstra. Penyelarasan mutlak diperlukan agar instrumen ini tidak bertentangan dengan asas-asas hukum pidana yang selama ini dianut di Indonesia.
Para advokat yang tergabung dalam JAMAK berharap parlemen dapat meninjau ulang usulan pasal-pasal kontroversial dalam draf RUU Perampasan Aset. Langkah pengembalian aset tindak pidana diakui sangat penting untuk memulihkan kerugian negara akibat kejahatan ekonomi dan korupsi. Akan tetapi, proses perampasan tersebut idealnya tetap berjalan di atas koridor penegakan hukum pidana yang transparan, terukur, dan akuntabel.
Komisi III DPR RI sendiri terus mengumpulkan masukan dari berbagai elemen masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum guna menyempurnakan beleid tersebut. Regulasi yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan tanpa memicu kesewenang-wenangan penegak hukum. Pembahasan draf aturan ini menjadi krusial agar pengesahannya di masa mendatang memberikan kepastian hukum yang kokoh.
Sebagai penutup, pengawalan terhadap RUU Perampasan Aset tetap menjadi perhatian utama masyarakat sipil guna mewujudkan pemberantasan korupsi yang efektif sekaligus berkeadilan. Penolakan terhadap illicit enrichment oleh JAMAK diharapkan menjadi catatan penting bagi pembentuk undang-undang dalam menjaga marwah perlindungan hak asasi manusia dan konstitusi nasional.
