Pembentukan Badan Bank Tanah di Indonesia kerap dipersepsikan sebatas instrumen penyedia lahan guna memuluskan proyek infrastruktur dan investasi korporasi. Padahal, mandat lembaga ini jauh lebih kompleks: menjadi katalisator keadilan agraria dan penjaga stabilitas ruang hidup masyarakat.
Sorotan kritis ini ditegaskan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Sri Susyanti Nur. Dalam pandangannya, tata kelola Bank Tanah harus diarahkan secara terukur agar tidak terjebak menjadi lembaga komersial pengumpul aset yang mengabaikan kepentingan sosio-ekologis masyarakat rentan.
Melampaui Fungsi Broker: Mandat Distribusi Berkeadilan
Secara yuridis, payung hukum Bank Tanah melalui regulasi turunan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan wewenang luas dalam perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Namun, jika orientasinya bergeser semata pada target luasan lahan untuk korporasi, risiko peminggiran masyarakat lokal kian membesar.
Prof. Sri Susyanti menekankan bahwa ketersediaan tanah harus diterjemahkan ke dalam program konkret redistribusi lahan, perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, serta penguatan sektor pertanian rakyat. Bank Tanah memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa pemanfaatan tanah bekas telantar atau tanah negara dialokasikan secara proporsional demi kemaslahatan publik.
Dilema Ketahanan Pangan dan Perlindungan Lahan Produktif
Salah satu ancaman nyata dalam tata kelola lahan nasional adalah konversi masif sawah produktif menjadi kawasan industri atau properti komersial. Dalam konteks ini, Bank Tanah memegang posisi strategis untuk mengunci zona-zona hijau dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
- Mitigasi Alih Fungsi: Menjamin inventarisasi tanah telantar dikembalikan peruntukannya untuk penguatan lumbung pangan daerah.
- Kepastian Tenurial Petani: Memberikan hak kelola jangka panjang bagi petani kecil agar memiliki kepastian berusaha tanpa bayang-bayang penggusuran.
Transparansi Tata Kelola dan Pencegahan Konflik Agraria
Potensi friksi di lapangan tetap tinggi apabila penarikan tanah ke dalam penguasaan Hak Pengelolaan (HPL) Bank Tanah tidak melalui proses verifikasi lapangan yang transparan. Kerap kali, tanah yang dikategorikan ‘telantar’ secara administratif sesungguhnya telah digarap turun-temurun oleh masyarakat lokal.
Oleh karena itu, keterbukaan data basis inventarisasi tanah menjadi syarat mutlak. Sinergi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemerintah daerah, dan akademisi hukum agraria diperlukan guna mencegah tumpang tindih klaim yang memicu letupan konflik horizontal maupun vertikal.
Transformasi Bank Tanah dari sekadar ‘penyedia lahan’ menjadi pilar kedaulatan agraria kini menjadi ujian kepemimpinan tata ruang nasional. Tanpa komitmen pada keadilan distributif, percepatan investasi justru berpotensi memperlebar jurang ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia.
