Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana memfasilitasi pertemuan antara pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Agenda pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada pekan depan ini bertujuan untuk membahas kebijakan moratorium yang tengah menjadi perhatian para pengelola satuan pelayanan tersebut.
Langkah mediasi ini diambil sebagai respons atas dinamika yang terjadi terkait operasional SPPG di lapangan. Pertemuan ini diharapkan menjadi forum dialog konstruktif untuk mencari titik temu antara kebijakan pemerintah yang tertuang dalam moratorium dengan kebutuhan operasional di tingkat satuan pelayanan, guna memastikan program pemenuhan gizi masyarakat tetap berjalan optimal.
Hingga saat ini, pihak DPR RI berkomitmen untuk mengawal proses diskusi tersebut agar menghasilkan solusi yang komprehensif. Diharapkan, hasil dari pertemuan mendatang dapat memberikan kepastian hukum dan operasional bagi seluruh pihak terkait, sehingga implementasi program gizi nasional tidak terhambat oleh kendala administratif maupun kebijakan yang belum tersosialisasikan dengan baik.
