Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk segera membelanjakan sisa anggaran di Kas Daerah (Kasda) yang dilaporkan masih mengendap hingga menyentuh angka Rp1 triliun. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Dedi di hadapan jajaran pejabat saat melantik Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja untuk sisa masa jabatan 2025–2030 di Gedung Pakuan, Kota Bandung, pada Jumat.
Dedi Mulyadi menyoroti lambatnya serapan anggaran daerah menjelang masa penghujung tahun anggaran. Menurutnya, dana publik sebesar itu seharusnya segera direalisasikan agar roda perekonomian masyarakat Bekasi terus berputar melalui berbagai program pembangunan.
Sorotan terhadap Mengendapnya Dana Kasda Rp1 Triliun
Dalam pidatonya, Gubernur Jawa Barat mempertanyakan efektivitas pengelolaan anggaran oleh Pemkab Bekasi. Ia menyayangkan dana bernilai triliunan rupiah yang bersumber dari penerimaan pajak masyarakat tersebut justru hanya tersimpan di perbankan daerah tanpa segera dialokasikan ke program konkret.
"Hari ini di Kasda Bekasi masih ada Rp1 triliun. Uang dari masyarakat tadi disimpan di BJB, habis itu tidak dibelanjain. Ngapain dikumpulin tidak dibelanjain? Kan ini duit negara. Duit negara harus cepat balik ke rakyat," tutur Dedi secara gamblang di hadapan para undangan yang hadir.
Dedi menegaskan bahwa fungsi utama anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah stimulus perekonomian masyarakat. Mengendapnya kasda dinilai dapat menghambat laju perbaikan taraf hidup warga di wilayah industri terbesar nasional tersebut.
Urgensi Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menekankan bahwa Kabupaten Bekasi saat ini masih menghadapi berbagai persoalan krusial yang membutuhkan kucuran dana cepat. Perbaikan sarana jalan rusak, pengendalian banjir, peningkatan fasilitas kesehatan, hingga kualitas sarana pendidikan di pelosok daerah dinilai masih mendesak untuk segera ditangani.
Keterlambatan realisasi belanja modal berisiko menyebabkan penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran. Kondisi semacam ini kerap menimbulkan penurunan kualitas proyek infrastruktur akibat pengerjaan fisik yang terburu-buru demi mengejar tenggat waktu administratif.
Oleh karena itu, Dedi Mulyadi mendorong kepemimpinan Bupati Asep Surya Atmaja yang baru dilantik untuk segera mengevaluasi kinerja dinas-dinas teknis. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memangkas hambatan birokrasi yang memicu keterlambatan lelang maupun pencairan anggaran.
Kontras Kondisi Fiskal Jawa Barat
Lebih lanjut, Dedi turut membandingkan kondisi keuangan Pemkab Bekasi yang berlimpah kas dengan situasi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia memaparkan bahwa kas daerah tingkat provinsi justru diproyeksikan menghadapi tantangan defisit anggaran hingga melampaui angka Rp1 triliun.
Perbedaan situasi neraca fiskal tersebut dinilai Dedi menjadi ironi tersendiri bagi tata kelola anggaran daerah. Ketika pemerintah provinsi dituntut bekerja ekstra dengan keterbatasan dana, pemerintah kabupaten dengan kapasitas fiskal kuat justru terkesan lamban mengeksekusi anggaran yang sudah tersedia.
Dedi berharap pelantikan pimpinan definitif di Kabupaten Bekasi ini menjadi momentum perbaikan tata kelola kasda secara menyeluruh. Realisasi belanja yang tepat sasaran dan transparan diharapkan mampu memastikan dana kas daerah benar-benar memberikan dampak langsung bagi kemakmuran warga Bekasi.
