Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau resmi menahan delapan orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan penerimaan dana Participating Interest (PI) 10 persen dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Penahanan ini dilakukan di Pekanbaru setelah para tersangka menjalani serangkaian pemeriksaan intensif oleh tim penyidik Pidana Khusus pada Kamis.
Dana bagi hasil pengelolaan minyak dan gas bumi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi daerah dan dikelola melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Rokan Hilir, yaitu PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH). Namun, dalam pelaksanaannya pada periode tahun anggaran 2023 dan 2024, penyidik menemukan adanya indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
Penetapan Tersangka dan Peran Pejabat BUMD
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Riau, Syahrir Jasman, mengonfirmasi bahwa delapan orang yang ditahan tersebut merupakan bagian dari sembilan tersangka baru yang ditetapkan penyidik. Penetapan ini merupakan hasil pengembangan mendalam terhadap perkara rasuah pengelolaan dana PI 10 persen PHR.
Para tersangka yang dijebloskan ke tahanan didominasi oleh jajaran petinggi dan direksi PT SPRH. Mereka antara lain Tiswarni yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT SPRH, serta dua anggota dewan komisaris lainnya, yakni Rudi Guntoro dan Agus Salim.
Selain jajaran komisaris, penyidik juga menahan pimpinan direksi perusahaan daerah tersebut. Mereka adalah Rahmad Hidayat selaku Direktur Umum, Zulpakar selaku Direktur Pengembangan, dan Mahendra Fakhri yang mengemban jabatan sebagai Direktur Keuangan.
Penyimpangan Pengelolaan Dana PI 10 Persen PHR
Skema Participating Interest 10 persen merupakan hak daerah penghasil migas untuk turut serta dalam pengelolaan dan menerima keuntungan dari wilayah kerja pertambangan, dalam hal ini Blok Rokan. Kebijakan ini ditujukan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah demi pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat lokal di Riau, khususnya Kabupaten Rokan Hilir.
Namun, pengelolaan dana dividen PI 10 persen pada PT SPRH selama periode 2023 hingga 2024 dinilai menyalahi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Penyidik Kejati Riau mengendus adanya penyalahgunaan wewenang dan alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukan operasional perusahaan maupun regulasi daerah.
Langkah penahanan ini diambil jaksa penyidik guna mempercepat proses penyelesaian berkas perkara ke tahap penuntutan. Selain itu, penahanan dilakukan guna mencegah kekhawatiran para tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya.
Langkah Hukum Lanjutan dan Penegakan Transparansi
Kejaksaan Tinggi Riau menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara dugaan korupsi dana PI 10 persen PHR ini hingga ke akar-akarnya. Penyidik masih terus menelusuri aliran dana dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan pihak lain yang turut bertanggung jawab secara pidana.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi pengelolaan BUMD di seluruh wilayah penghasil migas agar mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penyelewengan dana bagi hasil seperti korupsi dana PI 10 persen PHR dinilai sangat merugikan daerah yang semestinya menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan sumber daya alamnya sendiri.
