Aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) resmi menahan dua mantan pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulawesi Utara, Kamis. Penahanan tersebut berkaitan erat dengan proses penyelidikan mendalam atas dugaan tindak pidana korupsi dana publikasi media yang menjerat kedua tersangka, yakni mantan pimpinan dinas berinisial SL serta mantan pejabat struktural berinisial CI.
Langkah tegas ini diambil oleh aparat penegak hukum setelah penyidik Tipidkor mengantongi bukti-bukti yang cukup untuk menaikkan status penanganan perkara ke tingkat penahanan rutan. Penetapan penahanan ini menjadi sorotan luas di Manado mengingat program penyebaran informasi dan kerja sama kemitraan media semestinya dikelola secara akuntabel demi kepentingan masyarakat.
Kronologi Penahanan Dua Tersangka Dugaan Korupsi
Penahanan terhadap SL dan CI dilakukan secara langsung seusai keduanya menuntaskan serangkaian prosedur standar operasional penegakan hukum di Mapolda Sulut. Kasubdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara, Komisaris Polisi Andri Permana, membenarkan perihal penindakan hukum terhadap kedua mantan aparatur sipil negara tersebut.
“Sudah kita tahan keduanya setelah menjalani pemeriksaan kesehatan,” ungkap Kompol Andri Permana kepada awak media di Manado, Kamis. Pemeriksaan fisik dan medis dipastikan berjalan sesuai prosedur guna menjamin kelayakan tersangka sebelum menjalani masa isolasi dan masa penahanan resmi kepolisian.
Setelah seluruh tahapan cek kesehatan rampung tanpa kendala berarti, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus segera mengawal kedua tersangka menuju fasilitas rumah tahanan Mapolda Sulut. Langkah ini menegaskan komitmen institusi kepolisian dalam mempercepat pelimpahan berkas perkara penyelewengan dana publikasi media kepada jaksa penuntut umum.
Dugaan Penyelewengan Anggaran Publikasi Media di Kominfo
Kasus yang menyeret SL dan CI berpusat pada pengelolaan anggaran belanja kerja sama publikasi dan sosialisasi program pemerintah provinsi melalui media massa. Alokasi dana yang ditujukan untuk memperluas jangkauan transparansi program daerah tersebut diduga mengalami penyimpangan administratif dan pertanggungjawaban fiktif.
Penyidik sebelumnya telah memanggil sejumlah saksi dari kalangan penyedia jasa komunikasi serta internal Dinas Kominfo guna mendalami pola aliran dana yang direalisasikan. Berdasarkan hasil audit forensik serta gelar perkara internal, ditemukan indikasi kerugian keuangan negara yang cukup signifikan dalam mata anggaran publikasi tersebut.
Skandal dugaan korupsi dana publikasi media ini tidak hanya memicu preseden buruk bagi tata kelola birokrasi daerah, tetapi juga mencoreng kemitraan antara lembaga pers dan pemangku kebijakan publik. Pengawasan ketat pada pos kerja sama media kini didorong agar alokasi keuangan negara benar-benar transparan dan tidak dimanipulasi demi kepentingan pribadi.
Langkah Lanjutan Penyidikan dan Penegakan Hukum
Polda Sulawesi Utara menegaskan bahwa proses penyidikan masih terus bergulir untuk mendalami potensi keterlibatan pihak-pihak lain dalam rantai pencairan dana tersebut. Penyidik berencana memeriksa saksi-saksi tambahan demi memperkuat konstruksi dakwaan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan setempat.
Kepolisian juga berjanji untuk membuka perkembangan perkara ini secara objektif kepada publik demi menjaga rasa keadilan dan transparansi penegakan hukum di Sulawesi Utara. Penahanan kedua mantan pejabat ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi para pengelola keuangan negara agar mematuhi rambu-rambu hukum dalam mengalokasikan dana publikasi media.
