Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong Dewan Pers untuk merilis daftar media dan jurnalis yang terverifikasi serta bertanggung jawab. Langkah ini dinilai mendesak guna mengembalikan fungsi pers sebagai rujukan kebenaran di tengah maraknya arus disinformasi.
Pernyataan tersebut disampaikan politisi yang akrab disapa KDM saat memberikan pidato dalam acara Anugerah Dewan Pers di Hall Dewan Pers, Jakarta, Rabu (28/10). Acara tahunan tersebut mengangkat tema strategis terkait kemerdekaan pers, jurnalisme berkualitas, dan keberlanjutan industri media nasional.
Tantangan Ketidakadilan dan Etika Jurnalistik
Dalam pandangannya, industri media masa kini menghadapi dilema etis serta iklim kompetisi informasi yang kerap tidak adil. Jurnalis profesional dituntut mematuhi kode etik yang ketat dan bekerja dengan prinsip kehati-hatian, sementara arus informasi liar di ruang digital kerap melangkahi verifikasi demi mengejar sensasi.
KDM menegaskan bahwa wartawan sejati memiliki tanggung jawab moral yang besar terhadap kebenaran dan keadilan publik. Oleh sebab itu, transparansi mengenai institusi media yang sah dan kredibel dinilai menjadi instrumen perlindungan penting bagi para pekerja media yang taat asas.
Publik saat ini kerap kesulitan membedakan antara karya jurnalistik berbasis fakta dengan konten opini bebas atau kabar bohong yang diproduksi pihak tak bertanggung jawab. Ketidakjelasan identitas ini berpotensi mendegradasi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk pers arus utama.
Pentingnya Verifikasi untuk Menjaga Kepercayaan Publik
Melalui keterbukaan data mengenai lembaga pers dan insan pers yang berkompeten, publik diharapkan memiliki panduan yang jelas dalam memilih sumber informasi. Langkah kurasi formal dari Dewan Pers dianggap mampu memfilter entitas yang sekadar mencari keuntungan sesaat tanpa mengindahkan etika profesi.
KDM juga menggarisbawahi bahwa keberlanjutan media massa sangat bertumpu pada integritas redaksi. Ketika pers gagal mempertahankan fungsinya sebagai penjaga kebenaran, maka nilai tawar institusi media di mata masyarakat luas akan semakin tergerus.
Selain itu, penguatan status hukum dan kompetensi jurnalis dipandang dapat memberikan jaminan perlindungan profesi di lapangan, khususnya saat menjalankan investigasi maupun peliputan isu-isu sensitif yang berisiko tinggi.
Menatap Masa Depan Pers sebagai Pilar Demokrasi
Dorongan transparansi ini diharapkan dapat memicu ekosistem informasi yang lebih sehat serta memulihkan wibawa jurnalistik di era banjir informasi digital. Sinergi antara otoritas pers, pembuat kebijakan, dan praktisi media menjadi kunci utama mempertahankan independensi ruang redaksi.
Pada akhirnya, kembalinya pers sebagai rujukan kebenaran merupakan syarat mutlak bagi terciptanya masyarakat madani yang kritis dan berdaya. Tanpa komitmen bersama dalam menjunjung jurnalisme bermartabat, pilar keempat demokrasi berisiko kehilangan peran vitalnya bagi bangsa.
